Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyatakan dukungan terhadap rencana pengalihan aset berupa sepeda motor listrik operasional milik Badan Gizi Nasional (BGN). Kendaraan tersebut rencananya akan diberikan kepada para guru honorer di berbagai daerah setelah dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski menyetujui langkah hibah motor BGN tersebut, pihak legislatif tetap melayangkan kritik tajam terhadap proses pengadaannya yang dianggap bermasalah sejak awal. Dukungan ini disampaikan sebagai solusi agar anggaran negara yang sudah terpakai tidak menjadi sia-sia dan tetap memberikan manfaat langsung kepada guru honorer. Yahya menegaskan bahwa langkah ini diambil demi memastikan pemanfaatan aset negara secara tepat guna.
Komitmen Pemanfaatan Aset Negara
Politikus Partai Golkar tersebut mengaku setuju setelah mendengar penjelasan langsung dari pihak BGN saat melakukan rapat kerja bersama.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya dalam keterangan resmi yang dikutip pada Selasa, 23 Juni 2026.
Kendati demikian, ia mengaku sejak awal tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional dapur program makan bergizi gratis (MBG). Menurut Yahya, para petugas di lapangan sebenarnya tidak memerlukan mobilitas tinggi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” ujar Yahya.
Kritik Terhadap Pengawasan Anggaran dan Mitra Kerja
Yahya juga menyoroti minimnya informasi serta tidak adanya laporan resmi yang diterima oleh dewan terkait pembelian kendaraan operasional tersebut. Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk instansi tersebut menjadi tidak berjalan dengan optimal.
“Komisi IX tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik tersebut,” katanya.
Selain masalah keterbukaan informasi, pemilihan perusahaan penyedia barang juga dinilai tidak kompeten karena tidak memiliki jaringan pendukung yang memadai. Menurutnya, pemenang tender tidak mempunyai pusat layanan purna jual maupun kepemilikan diler resmi untuk perawatan kendaraan.
“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya,” ujarnya.
Masalah serius lain yang diungkapkan oleh pihak DPR adalah adanya indikasi pembengkakan nilai pembelian unit kendaraan bermotor tersebut. “Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” kata dia.
Tanggapan Badan Gizi Nasional
Di sisi lain, Juru Bicara sekaligus Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari belum memberikan keterangan lebih lanjut saat dimintai konfirmasi mengenai rencana hibah ini. Namun, dalam konferensi pers sebelumnya di Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis, 18 Juni 2026, ia sempat memberikan penjelasan singkat mengenai pemanfaatan barang operasional.
Arum menyatakan bahwa seluruh pembelanjaan barang yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya saat ini sedang ditinjau kembali secara menyeluruh.
“Satu demi satu barangnya apa dan sebagainya, itu masih di bahas dengan teman-teman yang lain, apalagi masih dalam proses di kejaksaan,” ujar Arum.
Pihak lembaga berkomitmen penuh untuk melakukan efisiensi dan menghindari pengulangan kebijakan belanja yang dinilai kurang memberikan asas manfaat bagi masyarakat.
“Ini salah satu bentuk efisiensi anggaran juga,” ucapnya.
Catatan Evaluasi Pengadaan Kendaraan Operasional
Berdasarkan hasil pemantauan dewan, terdapat beberapa poin utama yang menjadi catatan kritis terkait pengadaan kendaraan operasional ini. Berikut adalah daftar poin evaluasi yang disoroti oleh pihak legislatif:
- Minimnya laporan resmi dan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada mitra kerja di parlemen.
- Ketidaksesuaian jenis kendaraan dengan kebutuhan nyata mobilitas para petugas di lapangan.
- Ketidakprofesionalan mitra penyedia akibat tidak adanya diler resmi dan fasilitas servis purna jual.
- Adanya indikasi pembengkakan harga atau mark-up pada nilai pengadaan unit kendaraan listrik.
Rencana pengalihan motor BGN menjadi hibah bagi guru honorer diharapkan mampu menyelesaikan polemik pemanfaatan aset negara ini secara bijak. Komisi IX DPR menegaskan akan terus mengawal akuntabilitas pengelolaan anggaran sektor pemenuhan gizi ini agar tepat sasaran dan terbebas dari praktik penyimpangan di masa mendatang.