SEJUMLAH peserta seleksi masuk perguruan tinggi mengeluhkan masalah tidak dapat mengunduh sertifikat UTBK 2026 melalui media sosial pada Selasa, 26 Mei 2026. Berdasarkan konfirmasi resmi pihak panitia, kendala tersebut muncul karena sistem memblokir akses para pelanggar tata tertib ujian. Mereka yang terbukti melakukan pelanggaran berat maupun ringan secara otomatis tidak diberikan nilai ujian dan langsung dinyatakan didiskualifikasi dari sistem nasional.
Keluhan digital ini salah satunya viral dari seorang akun peserta yang mengaku mengikuti ujian di Universitas Sumatera Utara (USU). Laman resmi pendaftaran miliknya menunjukkan notifikasi berwarna merah berisi penegasan bahwa nilai UTBK tidak diberikan karena adanya pelanggaran tata tertib. Upaya konfirmasi melalui pesan langsung maupun surat elektronik ke pihak panitia SNPMB juga belum membuahkan hasil bagi para pelanggar tersebut.
Langkah pemblokiran ini sengaja diambil oleh panitia demi menegakkan integritas proses seleksi mahasiswa baru secara nasional. Pengetatan sistem pengawasan dilakukan berbasis verifikasi administrasi di lapangan serta pemanfaatan teknologi pelacakan otomatis. Akibatnya, calon mahasiswa yang melanggar aturan dipastikan kehilangan kesempatan untuk mengikuti jalur mandiri PTN tahun ini.
Daftar Kecurangan dan Pelanggaran Resmi UTBK 2026
Panitia SNPMB merilis data statistik resmi mengenai jenis kecurangan dan pelanggaran yang ditemukan sepanjang pelaksanaan ujian. Data ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni kecurangan berat dengan vonis daftar hitam (blacklist) serta pelanggaran administratif dengan vonis diskualifikasi.
Berikut adalah rincian data penanganan dan vonis bagi para pelanggar UTBK 2026:
| No. | Bentuk Kecurangan | Jumlah Peserta | Penanganan | Vonis |
| 1 | Menggunakan Joki sebagai peserta pengganti | 27 (Hadir 7) | Cek kemiripan foto dengan mesin AI, Cek foto ke sekolah dan Tim TKA, Investigasi internal Pusat UTBK setempat, Melaporkan ke Polisi | Blacklist (Tidak dapat diterima pada jalur PMB selanjutnya di PTN manapun) |
| 2 | Menggunakan alat yang dilarang | 11 | Investigasi internal Pusat UTBK setempat, Melaporkan ke Polisi | Blacklist (Tidak dapat diterima pada jalur PMB selanjutnya di PTN manapun) |
Daftar Pelanggaran UTBK 2026 (Sanksi Diskualifikasi)
| No. | Bentuk Kecurangan | Jumlah Peserta | Penanganan | Vonis |
| 1 | Mencontek | 9 | Cek BAPU dan BAKU | Diskualifikasi (Tidak diseleksi dan tidak dapat sertifikat nilai UTBK) |
| 2 | Memfoto soal | 1 Teknisi ruang | Investigasi internal oleh Pusat UTBK dan Kepala Sekolah | Tidak boleh menjadi Teknisi Ruang dan selanjutnya vonis dari sekolah |
| 3 | Deteksi foto otomatis | 174 | Cek foto dengan sistem | Diskualifikasi (Tidak diseleksi dan tidak dapat sertifikat nilai UTBK) |
| 4 | Foto tidak sesuai | 7 | Cek BAPU dan BAKU | Diskualifikasi (Tidak diseleksi dan tidak dapat sertifikat nilai UTBK) |
| 5 | Dokumen tidak lengkap dan tidak sesuai | 1.560 | Cek BAPU dan BAKU | Diskualifikasi (Tidak diseleksi dan tidak dapat sertifikat nilai UTBK) |
Konsekuensi Yuridis bagi Oknum Pelanggar
Sanksi yang diterapkan oleh panitia tidak hanya berdampak pada pembatalan nilai ujian secara sepihak. Bagi kasus berat seperti penggunaan jasa joki dan peranti ilegal, panitia langsung menyerahkan penanganan perkara kepada pihak kepolisian. Langkah hukum ini diambil untuk memberikan efek jera atas tindakan pidana pemalsuan identitas dan kebocoran rahasia negara.
Sistem kecerdasan buatan (AI) yang diterapkan tahun ini juga sukses menyaring kecurangan kecocokan wajah secara akurat. Pengetatan ini membuat celah manipulasi identitas peserta menjadi hampir mustahil untuk lolos dari verifikasi akhir panitia. Evaluasi digital secara ketat ini diharapkan mampu menjaga muruah kompetisi akademik yang jujur di Indonesia.
Masyarakat dan orang tua peserta diharapkan dapat menerima keputusan tegas ini sebagai komitmen transparansi publik. Bagi peserta yang bersih dari catatan pelanggaran namun tetap mengalami kendala teknis, panitia menyediakan posko bantuan resmi.
Akses komunikasi mandiri tetap dibuka secara terbatas untuk melayani pengaduan teknis di luar kasus pelanggaran tata tertib.